Potensi Pelanggaran HAM dalam Penerapan Undang-Undang Pidana

Penerapan undang-undang pidana, meskipun bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, menyimpan potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat dampak langsungnya terhadap kebebasan dan hak-hak individu.

Salah satu potensi pelanggaran HAM terletak pada pasal-pasal yang multitafsir atau rumusan yang terlalu luas. Pasal-pasal semacam ini dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi atau berpendapat. Ketidakjelasan batasan dalam undang-undang dapat membuka celah bagi penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang.

Selain itu, proses penegakan hukum yang tidak transparan dan akuntabel juga berpotensi melanggar HAM. Penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penahanan sewenang-wenang merupakan contoh nyata pelanggaran yang sering terjadi dalam proses penyidikan dan penahanan. Kurangnya pengawasan dan mekanisme kontrol yang efektif memperburuk situasi ini.

Lebih lanjut, penerapan hukuman yang tidak proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Hukuman mati, misalnya, masih menjadi perdebatan kontroversial karena dianggap melanggar hak untuk hidup. Hukuman yang terlalu berat untuk tindak pidana ringan juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam penerapan undang-undang pidana, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, undang-undang pidana harus dirumuskan secara jelas dan terukur, menghindari pasal-pasal yang multitafsir. Kedua, proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan pengawasan yang ketat dari pihak independen. Ketiga, hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan, mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan undang-undang pidana dapat ditegakkan secara efektif tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia.

Tabel Contoh Potensi Pelanggaran HAM dalam UU Pidana

Jenis Pelanggaran	Contoh Kasus
Pembatasan Kebebasan Berekspresi	Kriminalisasi kritik terhadap pemerintah
Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi	Penggunaan kekerasan saat interogasi
Penahanan Sewenang-wenang	Penahanan tanpa surat perintah yang sah