Advokat Soroti Kendala Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Advokat terkemuka menyoroti beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu isu krusial adalah kurangnya pemahaman yang merata di kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip dasar UU SPPA. Hal ini seringkali berakibat pada penanganan kasus anak yang tidak sesuai dengan semangat undang-undang, seperti penahanan yang seharusnya menjadi upaya terakhir.

Selain itu, ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai juga menjadi kendala serius. Rumah tahanan anak yang layak dan program rehabilitasi yang efektif masih sangat terbatas, sehingga proses pembinaan anak menjadi kurang optimal.

Koordinasi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial, juga perlu ditingkatkan. Sinergi yang baik akan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan penanganan yang komprehensif dan terpadu.

Advokat juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung implementasi UU SPPA. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum perlu terus digencarkan agar masyarakat lebih peduli dan proaktif dalam memberikan dukungan.

Pada akhirnya, implementasi UU SPPA yang efektif membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Tanggal Publikasi: 26 Oktober 2023