Kejaksaan Agung Targetkan Peningkatan Penuntutan Kasus Korupsi Berdasarkan UU Baru

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan target ambisius untuk meningkatkan efektivitas penuntutan kasus korupsi, khususnya dengan memanfaatkan Undang-Undang yang baru disahkan. Langkah ini merupakan respons terhadap meningkatnya kompleksitas tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

Jaksa Agung menyatakan bahwa UU baru ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan modern dalam menjerat para pelaku korupsi. Kami akan memaksimalkan penggunaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini untuk menindak tegas para koruptor, ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan pada 16 November 2024.

Strategi peningkatan penuntutan ini mencakup beberapa aspek kunci, di antaranya:

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) jaksa melalui pelatihan intensif mengenai UU baru dan teknik investigasi modern.
• Penguatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian, dalam pertukaran informasi dan koordinasi penanganan perkara.
• Pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, serta meningkatkan transparansi.

Kejaksaan Agung juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat diimbau untuk berani melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada pihak berwenang. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya kita bersama untuk memberantas korupsi, tegas Jaksa Agung.

Dengan strategi yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, Kejaksaan Agung optimis dapat mencapai target peningkatan penuntutan kasus korupsi dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Berikut adalah tabel perkiraan target peningkatan penuntutan kasus korupsi: