Pendapat Sosiolog: Penerapan UU PKDRT dan Perubahan Sosial

Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bukan sekadar perubahan hukum, melainkan juga cerminan dinamika sosial yang kompleks. Para sosiolog melihat UU ini sebagai instrumen penting dalam mengubah norma dan nilai-nilai yang selama ini melanggengkan kekerasan di ranah domestik.

Menurut pengamatan para ahli sosiologi, UU PKDRT memiliki peran ganda. Pertama, ia memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan, sehingga mereka memiliki landasan yang jelas untuk mencari keadilan. Kedua, UU ini secara simbolis mengirimkan pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah privat yang tabu untuk dibicarakan, melainkan kejahatan yang harus ditindak.

Namun, efektivitas UU PKDRT dalam mengubah perilaku dan budaya tidak bisa dijamin secara otomatis. Perubahan sosial membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Sosiolog menekankan pentingnya edukasi publik yang luas, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan.

Lebih lanjut, sosiolog menyoroti bahwa UU PKDRT perlu diimplementasikan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang beragam di Indonesia. Pendekatan yang seragam tanpa memperhatikan perbedaan lokal dapat mengurangi efektivitasnya. Misalnya, di beberapa daerah, mediasi keluarga masih menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan konflik, sehingga perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa mediasi tidak justru mengorbankan hak-hak korban.

Secara keseluruhan, UU PKDRT adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Namun, implementasinya yang efektif membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan keluarga. Perubahan sosial yang diharapkan tidak hanya berupa penurunan angka kekerasan, tetapi juga perubahan paradigma tentang relasi gender yang lebih setara dan adil.

Tantangan Implementasi UU PKDRT:

Aspek	Tantangan
Penegakan Hukum	Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang UU PKDRT, kurangnya sumber daya untuk investigasi dan penuntutan.
Kesadaran Masyarakat	Masih adanya stigma terhadap korban kekerasan, kurangnya informasi tentang hak-hak korban.
Dukungan Korban	Keterbatasan layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, kurangnya tempat penampungan yang aman.

Artikel ini ditulis pada tanggal 26 Oktober 2023, berdasarkan analisis sosiologis terhadap penerapan UU PKDRT di Indonesia.