Penerapan Undang-Undang (UU) dalam kasus tindak pidana, meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan, seringkali membawa dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Dampak ini bisa beragam, mulai dari trauma mendalam hingga perasaan tidak berdaya dan kehilangan kontrol atas hidup mereka.

Salah satu dampak psikologis yang paling umum adalah post-traumatic stress disorder (PTSD). Korban mungkin mengalami kilas balik (flashback), mimpi buruk, kecemasan berlebihan, dan kesulitan berkonsentrasi. Gejala-gejala ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menghambat kemampuan korban untuk berfungsi secara normal.

Selain PTSD, korban juga dapat mengalami depresi, perasaan bersalah, malu, dan marah. Mereka mungkin merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah atau bahwa mereka pantas mendapatkan apa yang terjadi pada mereka. Perasaan-perasaan ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan bahkan pikiran untuk bunuh diri.

Proses hukum yang panjang dan rumit juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Mereka mungkin merasa frustrasi dengan sistem peradilan dan tidak yakin bahwa mereka akan mendapatkan keadilan. Paparan berulang terhadap detail kejahatan selama persidangan juga dapat memicu kembali trauma mereka.

Dukungan psikologis sangat penting bagi korban tindak pidana. Konseling, terapi kelompok, dan dukungan dari keluarga dan teman dapat membantu korban mengatasi trauma mereka dan membangun kembali hidup mereka. Penting juga bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban dan untuk memberikan dukungan yang memadai.

Pada tanggal 16 Oktober 2024, sebuah seminar diadakan untuk membahas pentingnya perlindungan psikologis bagi korban tindak pidana. Para ahli menekankan perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan berpusat pada korban dalam sistem peradilan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan beberapa dampak psikologis umum pada korban tindak pidana: