Penerapan UU tentang Perikanan Terhadap Nelayan Kecil Dikritik Tidak Progresif

Implementasi Undang-Undang Perikanan di Indonesia menuai sorotan tajam, terutama terkait dampaknya bagi nelayan skala kecil. Sejumlah pihak menilai bahwa regulasi yang ada kurang berpihak pada kepentingan mereka, bahkan cenderung memberatkan.

Kritik utama tertuju pada pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi nelayan tradisional. Misalnya, aturan mengenai zonasi penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap seringkali menimbulkan kebingungan di lapangan. Akibatnya, nelayan kecil yang secara tidak sengaja melanggar aturan terancam sanksi hukum.

Selain itu, proses perizinan yang rumit dan biaya yang tinggi juga menjadi kendala bagi nelayan kecil untuk beroperasi secara legal. Mereka kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan finansial yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mendorong sebagian nelayan untuk memilih jalur ilegal, yang justru semakin memperburuk situasi.

Para pengamat perikanan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap UU Perikanan. Mereka menekankan pentingnya melibatkan nelayan kecil dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Pemerintah juga diharapkan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada nelayan kecil agar mereka dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses nelayan kecil terhadap sumber daya perikanan dan pasar. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal, subsidi alat tangkap, dan memfasilitasi pemasaran hasil tangkapan mereka. Dengan demikian, nelayan kecil dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Pada tanggal 15 Maret 2024, sebuah seminar nasional diadakan untuk membahas isu ini. Para peserta sepakat bahwa perlindungan terhadap nelayan kecil merupakan prioritas utama. Mereka menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. UU Perikanan harus direvisi agar lebih pro-nelayan kecil, ujar salah satu pembicara dalam seminar tersebut.