Hukum Pidana Militer: Kontroversi & Dampaknya Bagi Keadilan Indonesia!

Hukum Pidana Militer merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Sistem ini berbeda dari hukum pidana umum karena mempertimbangkan karakteristik khusus yang melekat pada profesi militer, seperti disiplin, hierarki, dan loyalitas.

Dasar Hukum utama dari Hukum Pidana Militer di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kewenangan, dan prosedur peradilan militer. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga berlaku bagi anggota militer, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU Peradilan Militer.

Subjek Hukum dalam Hukum Pidana Militer meliputi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Selain itu, orang-orang yang dipersamakan dengan militer berdasarkan undang-undang juga termasuk dalam subjek hukum ini.

Jenis Tindak Pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Militer meliputi tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, serta tindak pidana khusus yang berkaitan dengan kedinasan militer, seperti desersi, insubordinasi, dan pelanggaran disiplin militer. Peradilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pidana yang melibatkan anggota militer, dengan tujuan untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan efektivitas organisasi militer.

Proses peradilan dalam Hukum Pidana Militer memiliki kekhususan dibandingkan dengan peradilan umum. Proses ini melibatkan Oditur Militer (jaksa militer) dan Hakim Militer yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum militer. Tujuan utama dari Hukum Pidana Militer adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga disiplin militer, dan melindungi kepentingan negara.

Pada tanggal 26 Oktober 2023, wacana revisi UU Peradilan Militer kembali mengemuka, dengan harapan dapat menyelaraskan sistem hukum pidana militer dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum yang berlaku secara universal.