Hukum Pidana Indonesia vs. Common Law: Mana Lebih Efektif?

Sistem hukum pidana di Indonesia, yang berbasis pada hukum sipil (civil law), menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan sistem common law yang diterapkan di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber hukum hingga proses peradilan.

Salah satu perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, undang-undang dan peraturan tertulis merupakan sumber utama hukum. Hakim memiliki peran untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang tersebut. Sementara itu, dalam sistem common law, putusan pengadilan (precedent) memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan-putusan sebelumnya menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara serupa di masa depan.

Perbedaan lainnya terletak pada peran hakim dan jaksa. Di Indonesia, hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam proses persidangan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pengadil, tetapi juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Di sisi lain, dalam sistem common law, peran hakim cenderung lebih pasif. Jaksa dan pengacara memiliki peran yang lebih dominan dalam mengumpulkan bukti dan mengajukan argumen.

Selain itu, sistem pembuktian dalam perkara pidana juga berbeda. Di Indonesia, alat bukti yang sah diatur secara ketat dalam undang-undang. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan bukti yang diajukan. Dalam sistem common law, aturan pembuktian cenderung lebih fleksibel. Juri (dalam sistem juri) memiliki peran penting dalam menilai fakta dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Berikut adalah tabel perbandingan singkat antara sistem hukum pidana Indonesia dan negara common law:

Memahami perbedaan-perbedaan ini penting untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana beroperasi di berbagai negara. Perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai dan tradisi hukum yang berbeda pula.